Politik dan Korupsi, Sulit Gelar Balapan MotoGP di Indonesia (Bag-2)

David Emmett, seorang jurnalis dan editor senior yang cukup terkenal untuk pemberitaan seputar MotoGP, membuat tulisan analisa tentang politik dan korupsi yang menjadi kendala dalam gelaran MotoGP di Indonesia. Berikut lanjutannya dari Politik dan Korupsi, Sulit Gelar Balapan MotoGP di Indonesia (Bag-1) .

Tapi itu bukan hanya uang. Dalam hal kasus Indonesia ini hal yang sama terjadi di Brazil, ini adalah pengaruh untuk membuat segala sesuatu terjadi. Di negara-negara di mana korupsi itu menjadi sesuatu yang umum, semua orang perlu membayar segala sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi. Membayar yang seperti ini membutuhkan banyak uang, untuk itu perlu tokoh yang cukup kuat agar tidak mengeluarkan uang ekstra. Sosok seperti yang berkepentingan di MotoGP belum muncul di Indonesia.

Namun memiliki tokoh yang kuat juga bukan jaminan untuk masa depan di suatu negara. Salah satu contoh batalnya balapan seri World Superbikes di Rusia. Balapan ini diselenggarakan dan dipromosikan oleh Alexander Yakhnich, seorang pengusuha Rusia terkemuka dan sukses dengan koneksi yang kuat ke Kremlin. Begitu terpikatnya dengan balapan ini Yakhnich pun mendirikan sendiri tim World Supersport (WSS) dan selanjutnya mendapat kontrak selama sepuluh tahun dengan promotor Infront Motor Sports untuk mengatur gelaran seri WSBK di Rusia. Karena situasi di Ukraina menyebabkan ketegangan antara Rusia dan Barat, bisnis telah menjadi jauh lebih sulit. Sehingga memaksa Yakhnich untuk mundur dari WSS dan menggelar seri WSBK di Rusia. "Tanpa dukungan dari pemerintah, tidak ada yang bisa dilakukan di Rusia," kata manager tim Yakhnich Nataliya Lyubimova seperti yang dilansir situs Speedweek Jerman. Dunia racing pun pergi dan menjadi mustahil dalam sekejap mata.

Ini adalah pola yang menghadapi MotoGP dan World Superbike di seluruh Asia dan Amerika Selatan. Dorna pun sulit mengungkapkannya untuk menggelar balapan di India, Indonesia, Brazil, Chili, mereka menghadapi masalah yang sama. Di India peraturan setempat membuat tidak memungkinkan secara finansial untuk mengimpor peralatan ke negara itu. Di Indonesia, korupsi membuat berbisnis hampir mustahil. Padahal Dorna turut andil dalam perjanjian penandatanganan untuk membuat sirkuit baru di dalam negeri, dalam empat tahun sejak berita itu muncul, belum ada kemajuan bahwa sirkuit akan segera dibangun. Di Brazil, setelah menyelenggarakan Piala Dunia sepak bola dan persiapan untuk Olimpiade 2016 telah mengangkat berbagai polemik akibat sejumlah uang yang dihabiskan untuk Olahraga, dibanding membantu penduduk diperkotaan miskin. Wajar jika membangun sirkuit balap motor menjadi kemustahilan politik.

Dan kini kita hanya terjebak dengan empat balapan di negara Spanyol, dua di Italia, dan tidak ada di Brazil, Indonesia, India. Padahal jika melihat dari segi bisnis ada keuntungan yang dapat diperoleh. Pasalnya penjualan sepeda motor di Indonesia lebih dari 8 juta unit per tahun, di India sekitar 10 juta unit pertahun, di Brazil hanya di bawah 2 juta. Di pihak Dorna juga berpotensi dalam hal hak siar TV dan penjualan merchandise. Namun seberapa besarnya itu baik Dorna maupun produsen sepeda motor belum mampu memasuki wilayah korupsi di negara-negara tersebut, selama negara tersebut belum ada perubahan politik besar.